Hak Cipta Fotografi

Oleh: Taufan Wijaya

Babak baru fotografi Indonesia hadir setelah Oktober 2014 lalu diadakan kongres fotografi secara nasional di Jakarta. Selain melahirkan Masyarakat Fotografi Indonesia (MFI), satu di antara isu yang dibahas di sana adalah tentang Hak Cipta.

Di era digital, foto sebagai karya ciptaan mungkin bisa semakin rentan menjadi persoalan hukum. Tanpa pengetahuan hukum, kelalaian yang timbul dari hanya sekali klik pada keyboard bisa merusak reputasi bahkan berujung denda bermilyar Rupiah.

Beberapa contoh kasus penyalahgunaan foto memberi gambaran betapa abai kebanyakan orang terhadap Hak Cipta. Berikut ini yang sempat terdengar di publik: Tim kampanye kandidat presiden Prabowo Subianto menggunakan karya foto jurnalis Rully Kesuma (ciptaan tahun 1993) tanpa izin pada Pilpres 2014; Steven Rusli dijadikan tersangka oleh Subdit Ekonomi Polda Jatim karena penggunaan foto Ani Yudhoyono untuk brosur pada Oktober 2013; sengketa Michael F.E. Sjukrie dan Media Indonesia atas penulisan kredit foto underwater pada Februari 2005.

Foto yang berseliweran, yang selalu muncul di depan mata kita sejak bangun tidur hingga sebelum lelap, dilekati oleh apa yang disebut copyright dan related rights—yang kemudian di Indonesia ditulis sebagai Hak Cipta dan Hak Terkait. Copyright adalah term dalam hukum untuk menyebut hak yang dimiliki oleh pencipta (dalam fotografi adalah fotografer), sedangkan related rights adalah hak yang juga dipegang oleh institusi berupa lisensi—misalnya suratkabar di mana jurnalis foto bekerja, atau bisa studio fotografi. Hak  Cipta dan Hak Terkait adalah satu bentuk kekayaan intelektual (Intellectual Property).

Fotografer sebagai pemilik Hak Cipta memiliki hak eksklusif, yaitu hak untuk mereproduksi/memperbanyak, memajang karya, mempublikasikan, membuat karya turunan, menyewakan atau meminjamkan, dan menjual karya. Hak Cipta melekat secara otomatis ketika shutter release lepas atau kamera telah selesai menjepret, sama halnya ketika seorang penulis selesai mengetik tulisannya.

Dalam Hak Cipta terdapat Hak Ekonomi (Economic Rights) dan Hak Moral (Moral Rights). Hak Ekonomi secara sederhana adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas karyanya, sedangkan Hak Moral adalah pengakuan sebagai penghormatan atas penciptaan.

Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (yang diamandemen terakhir pada 28 September 1979) serta World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Geneva, 20 Desember 1996) sejak 1997. Sementara riwayat undang-undang Hak Cipta dalam negeri adalah UU No.12/1997, kemudian UU No.19/2002, dan terakhir DPR mengesahkan RUU menjadi UU aturan baru tentang Hak Cipta dalam UU No. 28/2014.

Yang berbeda di negara kita adalah pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 28/2014, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Yang perlu dicermati adalah term “prinsip deklaratif” yang menempatkan suatu karya harus diumumkan barulah perlindungan oleh negara berjalan.

Term di atas memungkinkan seorang fotografer yang hanya menyimpan fotonya lebih lemah pengakuan  hukumnya dibanding orang lain yang menggunakannya. Misalnya foto miliknya tersebut dicuri dan dipublikasikan oleh Si Pencuri (bisa saja dengan mem-posting di Facebook), maka Si Pencuri justru lebih kuat di mata hukum bila terjadi sengketa. Hanya karena si pemilik asli tidak menjalankan “prinsip deklaratif”.

Lalu mari melihat masa perlindungan atas Hak Cipta. Menurut Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works Pasal 7 ayat (1) “The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author and fifty years after his death.” Yang menjamin perlindungan copyright seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah kematiannya. Kemudian negara-negara di Eropa dan Amerika memberi perlindungan atas copyright seumur hidup ditambah 70 tahun setelah kematian.

Tapi di Indonesia, perlindungan atas karya fotografi yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 28/2014, “…berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Merujuk pada pasal di atas, yang sulit diterima nalar adalah ilustrasi kasus ini: Seandainya seorang fotografer membuat foto di usia 25 tahun dan mengumumkannya di usia yang sama, maka bila usianya mencapai 75 tahun lebih satu hari, maka perlindungan atas Hak Cipta karyanya telah hangus. Artinya foto itu kemudian menjadi public domain, dan bisa digunakan untuk apa saja oleh siapa saja. Alangkah lucu bila seorang fotografer masih sehat di usia  75 tahun tak lagi memiliki hak ekonomi atas karyanya sehingga orang lain bisa menggunakan foto miliknya untuk membuat iklan tanpa perlu memberi royalti padanya.

Kebingungan lain pada UU No. 28/2014 adalah pengaturan tentang potret pada Pasal 1 ayat (10), di mana Hak Ekonominya diatur dalam mekanisme persetujuan tertulis dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2). Fotografer harus memiliki surat izin yang tertandatangani orang di dalam foto untuk penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan penggunaan komersial (pengecualian, atau bisa tanpa persetujuan objek foto, adalah untuk kepentingan keamanan; kepentingan umum; jurnalistik; keperluan proses peradilan). Semestinya negara memasukkan pengaturan tentang potret ini dalam undang-undang yang mengatur privasi atau hukum perdata.

Iktikad yang terdapat dalam pasal ini baik, yaitu agar orang yang difoto tidak dieksploitasi secara komersial, tapi sepertinya Direktorat Jendral HAKI di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dan pembuat undang-undang latah. Karena potret bagian dari fotografi, maka dimasukkanlah perkara ini dalam Undang-undang Hak Cipta.

Dengan melihat pasal-pasal yang membingungkan di atas, fotografer di era digital ini semakin dihadapkan pada tantangan yang lebih berat. Menurut International Intellectual Property Alliance (IIPA), pada 2013 saja sebanyak 23.37% materi dalam lalu lintas di dunia maya melanggar Hak Cipta.

Sejauh mana karya foto bisa digunakan pihak lain?

Foto berserakan di mana-mana. Kita bisa dengan begitu mudah mendapat foto yang dibagi melalui media sosial atau laman-laman dan berita siber, sekaligus menyebarkannya. Ketika kita akan menggunakan foto orang lain, pertanyaan awal yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri adalah “Adakah kita melanggar Hak Ekonomi dan Hak Moral pemilik karya?”

Hak Moral dalam karya fotografi selalu melekat, bahkan setelah Hak Cipta foto telah dialihkan (misalnya dijual atau disewakan). Makanya dalam setiap foto selalu ada kredit siapa fotografernya. Walaupun ada juga kasus di mana pemilik Hak Moral meniadakan haknya—yang mana itu juga merupakan haknya.

Pertama, pembatasan atas Hak Cipta diatur dalam Bab VI, Pasal 44 ayat (1): Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hk Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Sehingga bila Anda ingin menggunakan karya foto orang lain untuk kebutuhan di atas, maka secara hukum diperbolehkan. Sebaliknya, bila karya Anda digunakan untuk kebutuhan di atas, mestinya Anda tidak perlu bereaksi berlebihan.

Kedua, dalam Pasal 12 ayat (2): Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Jadi kalau Anda ingin membuat buku fotografi (bukan buku referensi fotografi untuk pendidikan) yang mana isinya foto-foto potret, dan Anda tidak punya izin tertulis (model release), maka setiap saat Anda bisa dituntut dan bersalah demi hukum.

Ketiga, pengaduan penggunaan oleh orang atau pihak lain di luar wilayah hukum Republik Indonesia terganjal yuridiksi.

Keempat, dalam pengaturan Hak Cipta ada pertimbangan “Private Right” versus “Public Interest”. Sehingga bila terjadi sengketa, maka pertimbangan untuk memutus kasusnya adalah apakah hak privat yang dimiliki oleh seseorang lebih penting dari kepentingan masyarakat atau orang banyak. Jadi bila seseorang dianggap melanggar Hak Cipta, namun demi melayani kebutuhan publik yang lebih besar, maka pelanggaran ini bisa “dimaafkan”. Misalnya demi tujuan pendidikan, kampanye sosial dan kesehatan, atau menjadi alat bukti.

(Tulisan ini juga dimuat di laman Fotokita National Geographic Indonesia)